LBH Padang Tanggapi Kasus Alde Maulana, Penyandang Disabilitas yang Gagal Jadi PNS

Liputan6.com, Jakarta Penanggung jawab isu disabilitas di lembaga bantuan hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat, Diki Rafiqi, menanggapi kasus Alde Maulana, penyandang disabilitas yang diduga menjadi korban perampasan hak atas pekerjaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Alde Maulana sebelumnya telah lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di BPK Perwakilan Sumatera Barat. Namun, tidak diangkat menjadi PNS BPK pada Maret 2020 dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani.

Atas peristiwa ini Diki menuturkan “Innalillahi wainnalillahi rojiun telah hilangnya hati nurani BPK Republik Indonesia” katanya mengutip keterangan pers, Jumat (2/4/2021). 

Ia menambahkan, saat ini telah hilang hak Alde yang merupakan penyandang disabilitas untuk menjadi abdi negara, tambahnya.

Ia memandang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia yang dijadikan acuan oleh BPK RI untuk merevisi pemberhentian dengan hormat Alde tidak berpihak pada disabilitas.

Karena, ini aturan yang lama dan tidak sesuai dengan Unang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, imbuhnya.

“Kami menuntut Presiden Joko Widodo menunjukkan keberpihakan kepada disabilitas dalam kasus ini. Saat hari disabilitas pada 3 Desember 2020 lalu, Jokowi mengatakan bahwa akan memberikan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.”

Jokowi juga mengatakan akan menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, Diki saat ini masih menunggu keberpihakan Presiden kepada disabilitas.

“Dsabilitas berhak jadi abdi negara. Disabilitas setara dengan yang lain. Salam Inklusi,” katanya.

Simak Video Berikut Ini